Pada prinsipnya, perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Istilah UMR masih banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi acuan resmi yang digunakan dalam regulasi adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan dalam kondisi tertentu upah minimum sektoral.
Ada ketentuan khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum dengan persyaratan tertentu. Sementara itu, perusahaan yang membayar upah di bawah ketentuan minimum tanpa memenuhi pengecualian dapat menghadapi konsekuensi hukum.
Karena aturan pengupahan dapat berubah, perusahaan perlu menggunakan ketentuan terbaru saat menentukan upah. Salah satu regulasi terbaru adalah PP Nomor 49 Tahun 2025, yang mengubah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Baca PP Nomor 49 Tahun 2025.
Apakah Boleh Gaji di Bawah UMR?
Pada umumnya, tidak boleh. Pengusaha wajib memperhatikan ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah dan sektor usahanya.
Dalam regulasi ketenagakerjaan, upah minimum merupakan salah satu bagian dari kebijakan pengupahan. Karena itu, perusahaan tidak dapat menentukan gaji di bawah upah minimum hanya berdasarkan keputusan internal perusahaan.
Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperiksa sebelum menyimpulkan bahwa suatu pembayaran benar-benar melanggar ketentuan upah minimum, seperti:
- wilayah tempat perusahaan beroperasi;
- UMP atau UMK yang berlaku;
- kemungkinan adanya upah minimum sektoral;
- masa kerja pekerja;
- komponen upah yang digunakan sebagai dasar perbandingan; dan
- apakah perusahaan memenuhi kriteria sebagai usaha mikro atau usaha kecil.
Artinya, pertanyaan “apakah gaji di bawah UMR boleh?” tidak cukup dijawab hanya dengan melihat nominal gajinya. Konteks pengupahan juga perlu diperiksa.
Apa Itu UMR, UMP, dan UMK?
Istilah UMR atau Upah Minimum Regional masih sangat sering digunakan untuk menyebut batas minimum upah. Namun, istilah UMR merupakan istilah lama yang kemudian menggunakan istilah UMP dan UMK dalam sistem pengupahan.
1. UMP atau Upah Minimum Provinsi
UMP merupakan upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi.
2. UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
UMK merupakan upah minimum yang berlaku di kabupaten atau kota tertentu.
Jika suatu kabupaten atau kota telah memiliki UMK, perusahaan perlu menggunakan ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut sesuai regulasi yang ditetapkan.
Untuk memahami perbedaan UMP dan UMK serta melihat data upah minimum berdasarkan wilayah, Anda dapat membaca artikel UMR Terendah di Indonesia: Data dan Perbedaan UMP & UMK.
Informasi mengenai wilayah dengan upah minimum tinggi juga dapat dilihat melalui artikel UMR Tertinggi di Indonesia.
3. Upah Minimum Sektoral
Selain UMP dan UMK, regulasi terbaru juga mengatur kembali mengenai upah minimum sektoral.
PP Nomor 49 Tahun 2025 mengatur antara lain mengenai upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, perusahaan tidak cukup hanya melihat UMP atau UMK apabila sektor usahanya memiliki ketentuan upah minimum sektoral yang berlaku.
Apa Peraturan tentang Gaji di Bawah UMR?
Ketentuan pengupahan di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan.
Salah satu dasar hukumnya adalah UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Pelajari UU Nomor 6 Tahun 2023 melalui JDIH BPK.
Ketentuan pengupahan kemudian diatur lebih lanjut melalui PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 dan yang terbaru PP Nomor 49 Tahun 2025.
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021
PP Nomor 49 Tahun 2025 mulai berlaku pada 17 Desember 2025 dan antara lain mengubah mekanisme penetapan upah minimum, struktur dan skala upah, serta mengatur kembali upah minimum sektoral. Sumber JDIH Kemnaker.
Sementara itu, istilah UMP dan UMK sendiri memiliki sejarah pengaturan yang lebih panjang. Salah satu regulasi yang menjadi rujukan dalam perubahan istilah tersebut adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.
Apa Sanksi bagi Perusahaan yang Membayar Gaji di Bawah UMR?
Membayar upah di bawah ketentuan minimum bukan sekadar persoalan administrasi payroll. Pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum dapat memiliki konsekuensi pidana.
Ketentuan mengenai larangan membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan sanksinya terdapat dalam ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk Pasal 88E ayat (2) dan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai:
- Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau
- Denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.
Tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.
Karena konsekuensinya dapat serius, perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai terjadi perselisihan dengan pekerja untuk memeriksa kepatuhan pengupahannya.
Periksa UU Nomor 6 Tahun 2023 melalui JDIH BPK.
Apakah Ada Pengecualian Gaji di Bawah UMR?
Ada ketentuan khusus bagi usaha mikro dan usaha kecil.
PP tentang Pengupahan memberikan pengecualian dari ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi kriteria tertentu.
Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dengan batas tertentu, antara lain memperhatikan:
- paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan
- nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.
Karena itu, bukan berarti semua usaha kecil dapat membayar pekerja dengan nominal berapa pun. Status usaha dan ketentuan pengupahannya tetap perlu diperiksa berdasarkan regulasi yang berlaku.
Ketentuan mengenai usaha mikro dan usaha kecil tersebut berasal dari kerangka PP Nomor 36 Tahun 2021 dan tetap perlu dibaca bersama perubahan regulasi pengupahan terbaru.
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Apakah PT Boleh Memberikan Gaji di Bawah UMR?
Bentuk badan usaha seperti PT bukan alasan otomatis untuk membayar gaji di bawah upah minimum.
Yang perlu diperiksa adalah ketentuan upah minimum yang berlaku serta apakah perusahaan memenuhi kriteria dan persyaratan pengecualian yang ditetapkan dalam peraturan.
Dengan kata lain, perusahaan berbentuk PT tidak otomatis bebas dari ketentuan upah minimum.
Hal yang sama berlaku ketika perusahaan menggunakan bentuk badan usaha lainnya. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan berdasarkan status usaha, wilayah, sektor, pekerja, serta ketentuan pengupahan yang berlaku.
Apakah CV Boleh Membayar Gaji di Bawah UMR?
Tidak ada aturan sederhana yang menyatakan bahwa CV otomatis boleh membayar di bawah UMR.
Status sebagai CV tidak dengan sendirinya menjadi pengecualian dari ketentuan upah minimum.
Jika perusahaan ingin menentukan upah di bawah ketentuan minimum, perusahaan perlu memastikan terlebih dahulu apakah termasuk kategori usaha yang memang mendapatkan pengecualian berdasarkan peraturan yang berlaku.
Apakah Gaji Rp3 Juta Termasuk di Bawah UMR?
Belum tentu.
Gaji Rp3 juta hanya dapat dinilai berada di bawah upah minimum setelah dibandingkan dengan UMP atau UMK yang berlaku di wilayah dan periode yang sama.
Sebagai contoh, jika upah minimum di suatu wilayah pada tahun tertentu adalah Rp3,5 juta, maka gaji Rp3 juta berada di bawah angka tersebut. Namun, jika upah minimum di wilayah lain lebih rendah dari Rp3 juta, kesimpulannya dapat berbeda.
Karena upah minimum berbeda antarwilayah dan dapat berubah dari waktu ke waktu, nominal gaji tidak dapat dinilai tanpa mengetahui wilayah dan periode berlakunya.
Apakah Upah Minimum Berlaku untuk Semua Karyawan?
Ketentuan upah minimum perlu dilihat bersama masa kerja pekerja di perusahaan dan ketentuan struktur serta skala upah.
Dalam kerangka pengupahan, upah minimum menjadi acuan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, perusahaan perlu menerapkan struktur dan skala upah sesuai ketentuan.
Karena itu, perusahaan tidak seharusnya menggunakan angka upah minimum sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan seluruh gaji karyawan tanpa memperhatikan masa kerja, jabatan, kompetensi, dan faktor lainnya.
PP Nomor 49 Tahun 2025 juga menegaskan pentingnya struktur dan skala upah yang memperhatikan antara lain golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
Kenapa Masih Ada Perusahaan yang Membayar Gaji di Bawah UMR?
Ada berbagai kemungkinan ketika ditemukan pembayaran upah yang berada di bawah angka upah minimum, misalnya:
- Perusahaan belum memperbarui acuan UMP atau UMK.
- Terjadi kesalahan administrasi atau perhitungan payroll.
- Perusahaan salah memahami komponen upah yang menjadi dasar perbandingan.
- Status usaha belum diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Terdapat ketentuan sektoral yang belum diperhitungkan.
- Perusahaan belum menyesuaikan struktur dan skala upah.
- Terdapat kesepakatan atau praktik pengupahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya melihat nominal yang tercantum di slip gaji. Pemeriksaan perlu dilakukan terhadap keseluruhan struktur pengupahan.
Bagaimana Jika Perusahaan Terlanjur Membayar Gaji di Bawah UMR?
Jika perusahaan menemukan adanya kesalahan dalam pembayaran upah, langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
1. Audit Data Pengupahan
Periksa:
- lokasi kerja karyawan;
- periode pembayaran;
- masa kerja;
- UMP atau UMK yang berlaku;
- kemungkinan upah minimum sektoral;
- komponen upah;
- nominal yang telah dibayarkan; dan
- periode ketika perbedaan pembayaran terjadi.
2. Hitung Potensi Kekurangan Pembayaran
Setelah data dikumpulkan, perusahaan dapat menghitung apakah benar terdapat selisih antara upah yang dibayarkan dengan ketentuan yang seharusnya berlaku.
Perhitungan sebaiknya dilakukan berdasarkan data payroll dan regulasi yang berlaku pada periode tersebut, bukan hanya menggunakan angka upah minimum tahun berjalan.
3. Konsultasikan dengan HR dan Legal
Jika terdapat potensi pelanggaran, perusahaan sebaiknya melibatkan tim HR dan pihak yang memahami aspek ketenagakerjaan untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat.
4. Perbaiki Sistem Payroll
Setelah sumber masalah ditemukan, perusahaan perlu memperbaiki proses penggajian agar kesalahan serupa tidak berulang.
Jika perusahaan sedang menghadapi tekanan biaya atau kondisi bisnis yang sulit, pengelolaan struktur pengupahan juga perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Anda dapat membaca strategi gaji karyawan untuk mencegah PHK sebagai referensi tambahan.
Bagaimana Jika Karyawan Menerima Gaji di Bawah UMR?
Pekerja yang merasa menerima upah di bawah ketentuan dapat terlebih dahulu membicarakan persoalan tersebut dengan perusahaan melalui mekanisme hubungan industrial.
Secara umum, penyelesaian dapat dimulai melalui perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha.
Jika perselisihan tidak berhasil diselesaikan melalui perundingan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk melibatkan instansi ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika penyelesaian tidak mencapai kesepakatan, perkara dapat berlanjut melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai jenis perselisihannya.
Karena setiap kasus dapat memiliki fakta dan dasar hukum yang berbeda, pekerja maupun perusahaan sebaiknya memastikan prosedur yang ditempuh sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Apakah Gaji di Bawah UMR Tetap Kena Pajak?
Status gaji di bawah UMR tidak otomatis menentukan apakah penghasilan tersebut dikenakan PPh 21.
Pajak penghasilan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan dan penghasilan yang diterima pekerja, termasuk faktor seperti penghasilan bruto, pengurang, dan ketentuan PTKP yang berlaku.
Artinya, “gaji di bawah UMR” dan “terkena PPh 21” merupakan dua hal yang berbeda.
Untuk memahami lebih lanjut mengenai penghitungan pajak penghasilan karyawan, Anda dapat membaca Pajak Penghasilan 2024.
Bagaimana Perusahaan Memastikan Penggajian Sesuai Aturan?
Memastikan payroll sesuai ketentuan membutuhkan lebih dari sekadar memasukkan nominal gaji ke dalam spreadsheet.
Perusahaan perlu memastikan beberapa hal berikut:
1. Perbarui Acuan UMP dan UMK
Ketentuan upah minimum dapat berubah setiap tahun. Tim HR dan payroll perlu menggunakan data terbaru sesuai wilayah perusahaan.
2. Periksa Masa Kerja Karyawan
Masa kerja merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan upah minimum dan struktur serta skala upah.
3. Perhatikan Sektor Usaha
Perusahaan perlu mengecek apakah terdapat ketentuan upah minimum sektoral yang berlaku untuk sektor atau wilayahnya.
4. Pastikan Struktur dan Skala Upah Tersusun
Untuk pekerja dengan masa kerja dan jabatan yang berbeda, perusahaan perlu memiliki struktur dan skala upah yang sesuai ketentuan.
5. Gunakan Sistem Payroll yang Terstruktur
Penggunaan sistem atau layanan payroll dapat membantu perusahaan mengurangi kesalahan administrasi dalam menghitung dan membayarkan gaji.
Pelajari layanan Payroll Abhitech untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan payroll dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
FAQ Gaji di Bawah UMR
1. Apakah perusahaan boleh membayar gaji di bawah UMR?
Pada prinsipnya, perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Namun, terdapat ketentuan khusus bagi usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan tertentu.
2. Apakah PT boleh memberikan gaji di bawah UMR?
Bentuk badan usaha PT tidak otomatis menjadi pengecualian. Perusahaan tetap perlu mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku, kecuali memenuhi pengecualian yang diatur dalam peraturan.
3. Apakah CV boleh membayar gaji di bawah UMR?
CV juga tidak otomatis mendapatkan pengecualian. Status usaha dan ketentuan pengupahan perlu diperiksa berdasarkan regulasi yang berlaku.
4. Apakah gaji Rp3 juta termasuk di bawah UMR?
Belum tentu. Gaji harus dibandingkan dengan UMP atau UMK yang berlaku di wilayah dan periode yang sama.
Apa sanksi perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR?
Pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta hingga paling banyak Rp400 juta sesuai ketentuan pidana yang berlaku.
5. Apakah usaha kecil boleh membayar di bawah UMR?
Usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi kriteria tertentu memiliki ketentuan khusus dan dikecualikan dari ketentuan upah minimum. Namun, upah tetap harus memenuhi batas dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan.
6. Apa yang harus dilakukan jika perusahaan terlanjur membayar di bawah UMR?
Perusahaan sebaiknya melakukan audit pengupahan, memeriksa regulasi yang berlaku pada periode terkait, menghitung potensi kekurangan pembayaran, serta berkonsultasi dengan HR dan pihak yang memahami ketenagakerjaan untuk menentukan langkah penyelesaian.
7. Ke mana harus melapor jika gaji di bawah UMR?
Pekerja dapat menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimulai dengan perundingan bipartit dan dapat dilanjutkan melalui mekanisme pada instansi ketenagakerjaan atau Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan yang berlaku.
Kelola Payroll dengan Lebih Terstruktur Bersama Abhitech
Kepatuhan terhadap ketentuan pengupahan membutuhkan proses payroll yang akurat, konsisten, dan selalu diperbarui mengikuti regulasi.
Kesalahan dalam menentukan UMP atau UMK, menghitung komponen upah, memperbarui struktur gaji, atau mengelola data karyawan dapat menimbulkan masalah administratif maupun perselisihan ketenagakerjaan.
Melalui Payroll Service Abhitech, perusahaan dapat memperoleh dukungan dalam pengelolaan payroll, mulai dari perhitungan gaji hingga administrasi penggajian.
Jika perusahaan membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai solusi payroll yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, hubungi Abhitech.
Untuk wawasan lainnya mengenai payroll, HR, recruitment, dan pengelolaan tenaga kerja, Anda juga dapat mengunjungi Blog Abhitech.
