10 Provinsi UMR Terendah di Indonesia 2026 dan Besarannya

UMR terendah di Indonesia pada 2026 berada di Provinsi Jawa Barat, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp2.317.601 per bulan. Jawa Tengah berada di urutan berikutnya dengan UMP Rp2.327.386,07, disusul Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp2.417.495.

Istilah UMR masih sering digunakan untuk mencari informasi upah minimum. Namun, istilah resmi yang digunakan dalam kebijakan pengupahan saat ini adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.

Artikel ini membahas daftar 10 provinsi dengan UMP terendah pada 2026, daerah dengan UMK terendah, perbedaan UMP dan UMK, serta ketentuan upah minimum yang perlu diketahui pekerja dan perusahaan.

Apa Perbedaan UMP dan UMK?

UMP dan UMK merupakan standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah tertentu. Perbedaan utamanya terletak pada cakupan wilayah penetapan dan besaran upah yang berlaku.

1. UMP (Upah Minimum Provinsi)

UMP adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur untuk tingkat provinsi. Besarannya ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sesuai formula dalam peraturan pengupahan.

UMP berlaku sebagai standar upah minimum provinsi. Namun, apabila suatu kabupaten atau kota memiliki UMK yang ditetapkan secara resmi, perusahaan di wilayah tersebut perlu memperhatikan UMK yang berlaku.

2. UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)

UMK adalah upah minimum yang ditetapkan gubernur untuk kabupaten atau kota tertentu. Penetapannya mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah terkait.

Sebagai contoh, perusahaan yang beroperasi di Kota Bandung perlu memeriksa UMK Kota Bandung 2026, bukan hanya menggunakan UMP Jawa Barat sebagai patokan.

Artinya, besaran UMP tidak selalu menjadi angka upah minimum yang berlaku bagi seluruh pekerja di suatu provinsi. Perusahaan harus memeriksa ketentuan upah minimum sesuai lokasi kerja dan, jika relevan, sektor usahanya.

Apakah UMR Sama dengan Gaji Pokok?

Tidak selalu. UMR merupakan istilah yang umum digunakan masyarakat untuk menyebut upah minimum, sedangkan gaji pokok adalah salah satu komponen pengupahan.

Dalam praktiknya, upah dapat terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa komponen upah yang diperhitungkan memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku.

Perusahaan juga perlu memperhatikan aturan mengenai struktur dan skala upah, terutama untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Upah pekerja tersebut tidak seharusnya ditentukan hanya dengan menjadikan upah minimum sebagai satu-satunya patokan.

Dasar Hukum Upah Minimum Indonesia Tahun 2026

Penetapan upah minimum tahun 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, yaitu perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan tersebut mengatur formula penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Besaran upah minimum kemudian ditetapkan melalui keputusan gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk 2026, UMP dan UMK ditetapkan melalui keputusan gubernur dan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Perusahaan sebaiknya tidak hanya mengandalkan daftar upah minimum dari tahun sebelumnya. Pemeriksaan terhadap keputusan gubernur terbaru diperlukan agar pengelolaan gaji sesuai dengan wilayah operasional dan ketentuan yang berlaku.

Sumber regulasi: PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

10 Provinsi dengan UMP Terendah di Indonesia Tahun 2026

Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP terendah pada 2026, diurutkan dari nominal paling rendah. Angka UMP 2025 dan persentase kenaikan disertakan sebagai pembanding.

Sumber: data penetapan UMP 2025 dan 2026 dari pemerintah serta publikasi yang merujuk pada keputusan gubernur. Persentase kenaikan dibulatkan menjadi dua angka desimal.

Dari daftar tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi dengan UMP terendah pada 2026, yaitu Rp2.317.601 per bulan. Jawa Tengah menyusul dengan UMP Rp2.327.386,07 per bulan.

Perlu diingat, daftar ini membandingkan UMP provinsi, bukan UMK setiap kabupaten/kota. Karena beberapa daerah memiliki UMK sendiri, pekerja dan perusahaan sebaiknya memeriksa ketentuan sesuai lokasi kerja.

10 Daerah dengan UMK Terendah di Indonesia Tahun 2026

Selain membandingkan UMP, pekerja juga perlu mengetahui Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Besaran UMK dapat berbeda dari UMP provinsi yang menjadi wilayah administrasinya.

Berdasarkan daftar UMK 2026 yang dapat diverifikasi untuk Jawa Tengah dan Jawa Barat, sejumlah daerah dengan upah minimum terendah berada di Jawa Tengah. Berikut 10 daerah dengan nominal UMK terendah dalam daftar tersebut.

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 tentang UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2026.

Dokumen resmi dapat diperiksa melalui JDIH Provinsi Jawa Tengah.

Perlu diperhatikan bahwa daftar tersebut merupakan perbandingan berdasarkan data yang dapat diverifikasi, bukan klaim bahwa seluruh keputusan UMK di 38 provinsi telah dibandingkan satu per satu. Untuk memastikan peringkat nasional secara menyeluruh, nominal UMK dari seluruh provinsi perlu diperiksa terhadap keputusan gubernur masing-masing.

Mengapa UMK Setiap Daerah Berbeda?

Besaran UMK tidak ditentukan hanya berdasarkan besar atau kecilnya suatu kota. Penetapannya mengikuti formula dan ketentuan pengupahan nasional dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta ketenagakerjaan.

Karena itu, perusahaan yang memiliki cabang di beberapa daerah perlu memeriksa ketentuan upah minimum untuk setiap lokasi kerja. Menggunakan satu standar gaji untuk seluruh cabang tanpa memeriksa ketentuan daerah berisiko menimbulkan ketidaksesuaian pengupahan.

Di Mana UMP Tertinggi di Indonesia Tahun 2026?

Sebagai pembanding, DKI Jakarta memiliki UMP tertinggi di Indonesia pada 2026, yaitu Rp5.729.876 per bulan.

Nominal tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan UMP Jawa Barat yang sebesar Rp2.317.601. Perbedaan ini menunjukkan bahwa standar upah minimum di Indonesia bervariasi antarprovinsi.

Namun, UMP tertinggi tidak otomatis berarti seluruh kabupaten atau kota di provinsi tersebut memiliki upah minimum yang sama. Apabila terdapat UMK yang ditetapkan, perusahaan perlu memeriksa besaran yang berlaku di wilayahnya.

Apa yang Perlu Dilakukan Perusahaan untuk Menyesuaikan Gaji dengan UMP dan UMK?

Perubahan upah minimum setiap tahun membuat perusahaan perlu meninjau kembali pengelolaan gaji. Langkah berikut dapat membantu proses penyesuaian berjalan lebih teratur.

1. Periksa keputusan gubernur terbaru. Pastikan perusahaan menggunakan UMP, UMK, dan upah minimum sektoral yang relevan dengan lokasi serta sektor usaha.
2. Tinjau data karyawan. Kelompokkan karyawan berdasarkan lokasi kerja, masa kerja, status hubungan kerja, dan komponen upah.
3. Evaluasi struktur dan skala upah. Pastikan penetapan upah mempertimbangkan masa kerja, jabatan, tanggung jawab, serta ketentuan yang berlaku.
4. Sesuaikan sistem payroll. Perbarui komponen gaji, tunjangan, potongan, dan administrasi penggajian agar perhitungan sesuai kebijakan perusahaan dan peraturan.
5. Dokumentasikan perubahan. Simpan dasar penyesuaian gaji dan pastikan informasi perubahan disampaikan kepada pihak terkait.

Perusahaan juga perlu memahami bahwa upah minimum memiliki ketentuan penerapan tersendiri. Secara umum, upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih menggunakan struktur dan skala upah. Penerapannya tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum, termasuk pengecualian yang diatur untuk usaha mikro dan kecil.

Kelola Penyesuaian Gaji dengan Payroll Service Abhitech

Mengelola penyesuaian gaji sesuai UMP dan UMK terbaru membutuhkan data yang akurat, administrasi yang tertata, serta pemahaman terhadap regulasi pengupahan. Tantangannya semakin besar ketika perusahaan memiliki banyak karyawan atau beroperasi di beberapa wilayah.

Payroll Service dari Abhitech dapat membantu perusahaan mengelola proses administrasi penggajian agar lebih terstruktur dan efisien. Dengan pengelolaan payroll yang tepat, perusahaan dapat lebih mudah memantau komponen gaji, menjalankan proses penggajian, dan mendukung kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pelajari layanan Payroll Service Abhitech untuk mengetahui bagaimana dukungan pengelolaan payroll dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda.

FAQ Seputar UMR Terendah di Indonesia

1. Berapa UMR terendah di Indonesia tahun 2026?

Jika yang dimaksud adalah UMP, provinsi dengan nominal terendah pada 2026 adalah Jawa Barat, yaitu Rp2.317.601 per bulan. Untuk tingkat kabupaten/kota, pekerja perlu memeriksa UMK yang berlaku di wilayahnya.

2. Apa perbedaan UMR, UMP, dan UMK?

UMR merupakan istilah lama yang masih umum digunakan masyarakat. Istilah resmi yang digunakan saat ini adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.

3. Apakah perusahaan wajib mengikuti UMP atau UMK?

Perusahaan wajib memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku sesuai wilayah dan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan ketentuan serta pengecualian yang diatur dalam regulasi.

4. Apakah UMP otomatis berlaku di semua kabupaten/kota dalam satu provinsi?

UMP merupakan standar tingkat provinsi. Jika suatu kabupaten atau kota memiliki UMK yang ditetapkan, perusahaan perlu memeriksa dan menerapkan ketentuan upah minimum yang relevan untuk wilayah tersebut.

5. Apakah gaji pokok harus sama dengan UMP atau UMK?

Tidak selalu. Upah dapat terdiri atas gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan perlu memastikan komponen upah yang diperhitungkan memenuhi ketentuan upah minimum.

6. Apakah pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun tetap menggunakan UMP atau UMK sebagai patokan gaji?

Upah minimum secara umum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah sesuai ketentuan yang berlaku.