Gaji di bawah UMR bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah risiko bisnis serius yang dapat berujung pada sanksi pidana dan denda ratusan juta rupiah. Banyak perusahaan, terutama yang sedang berkembang, terjebak dalam masalah ini karena ketidaktahuan atau pengelolaan payroll yang tidak akurat.

Panduan ini akan mengupas tuntas risiko hukumnya, siapa saja yang mendapat pengecualian berdasarkan aturan terbaru, dan langkah strategis apa yang harus diambil perusahaan untuk memastikan kepatuhan 100%.

Anda juga bisa memahami startegi gaji karyawan jika perusahaan Anda berada di situasi yang sulit seperti musim PHK. 

Apa Itu UMR (Upah Minimum Regional)

Meskipun istilah UMR (Upah Minimum Regional) masih populer, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000. saat ini menggunakan dua acuan utama yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah:

  • UMP (Upah Minimum Provinsi): Batas upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. 
  • UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota): Batas upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota tertentu. Jika suatu daerah memiliki UMK, maka perusahaan wajib mengikuti nilai UMK yang umumnya lebih tinggi dari UMP.

Standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja. Jadi, jika ada pengusaha atau perusahaan yang memberikan gaji di bawah standar UMR Indonesia akan dikenakan sanksi hukum baik berupa pidana maupun denda dari pemerintah. 

Risiko Hukum dan Sanksi Pidana Membayar Gaji di Bawah UMR

Sanksi-Pidana-Abhitech

Aturan mengenai larangan membayar upah di bawah standar minimum sangatlah tegas. Berdasarkan UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023), pengusaha secara eksplisit dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.

Perusahaan yang melanggar ketentuan ini akan menghadapi sanksi serius yang diatur dalam undang-undang yang sama, yaitu:

Temukan artikel menarik seputar Payroll Services Abhitech!
Lihat Artikel Lain
  • Sanksi Pidana Penjara: Paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.
  • DAN/ATAU Denda: Paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Sanksi ini berlaku kumulatif, artinya pengadilan bisa menjatuhkan hukuman penjara sekaligus denda. 

Pengecualian Penting: Aturan Upah untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Satu hal yang wajib diketahui adalah adanya pengecualian dari kewajiban membayar upah minimum. Menurut Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, aturan UMP dan UMK tidak berlaku bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Ketentuannya adalah sebagai berikut:

  • Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
  • Kesepakatan tersebut memiliki syarat: upah harus minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi, atau minimal 25% di atas garis kemiskinan provinsi.

Membedakan status perusahaan Anda dan menerapkan aturan pengupahan yang benar adalah kunci utama kepatuhan. Layanan Payroll Management Abhitech  memastikan perhitungan upah Anda selalu akurat sesuai klasifikasi bisnis dan regulasi terbaru.

Terlanjur Membayar di Bawah UMR? Ini 3 Langkah Perbaikannya

Jika Anda menyadari telah terjadi kesalahan, jangan panik. Segera ambil langkah proaktif untuk memitigasi risiko:

  1. Lakukan Audit Internal
    Identifikasi segera siapa saja karyawan yang terdampak, sejak kapan kesalahan terjadi, dan hitung total selisih kekurangan upah yang harus dibayarkan.
  2. Konsultasi Hukum & HR
    Pahami posisi hukum perusahaan Anda dan siapkan strategi komunikasi yang tepat sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
  3. Buat Rencana Pembayaran Kekurangan (Rapel)
    Komunikasikan secara transparan kepada karyawan yang terdampak mengenai kesalahan yang terjadi dan sampaikan rencana pembayaran kekurangan upah tersebut dengan jelas.

Bagaimana Perusahaan Dapat Mengatur Payroll yang Baik?

Untuk menghindari risiko di masa depan, terapkan tiga praktik terbaik berikut dalam manajemen payroll Anda:

  • Validasi UMP/UMK Setiap Tahun
    Upah minimum di setiap daerah diperbarui secara berkala. Pastikan tim HR dan Keuangan Anda selalu menggunakan angka terbaru di awal tahun. 
  • Gunakan Sistem Payroll Terintegrasi
    Proses manual sangat rentan terhadap human error. Otomatisasi dapat memastikan akurasi perhitungan gaji pokok, tunjangan, PPh 21, dan BPJS sesuai aturan. 
  • Terapkan Transparansi Slip Gaji: Sediakan slip gaji yang detail dan mudah dipahami. Ini membangun kepercayaan dan mengurangi potensi kesalahpahaman atau perselisihan.

Hindari Risiko, Jamin Kepatuhan Payroll Bersama Abhitech

Mengelola sistem penggajian karyawan memang tidak mudah dan membutuhkan strategi gaji karyawan yang tepat. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem payroll yang efisien untuk mempermudah dalam pengelolaan upah karyawan sehingga terhindar dari risiko pelanggaran akibat gaji di bawah UMR. 

Kelola Penggajian dengan Sistem Payroll yang Aman, Akurat dan 100% Hemat Waktu
Hubungi Abhitech

Melalui layanan payroll dari Abhitech, Anda dapat menyerahkan kerumitan tersebut kepada para ahli. Kami memastikan setiap perhitungan gaji karyawan Anda sesuai dengan UMP/UMK terbaru, potongan PPh 21, dan iuran BPJS yang berlaku.

Fokuskan energi Anda pada pertumbuhan bisnis. Hubungi kami untuk mendapatkan solusi payroll yang efisien dan aman, dan terus perkaya wawasan Anda melalui artikel-artikel di blog Abhitech.