Pekerjaan outsourcing yang diperbolehkan di Indonesia berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya mencakup enam bidang kegiatan penunjang:
- layanan kebersihan
- penyediaan makanan dan minuman
- pengamanan, pengemudi dan angkutan pekerja/buruh
- layanan penunjang operasional
- Pekerjaan penunjang sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.
Ketentuan ini mengatur penyediaan jasa pekerja/buruh melalui perusahaan alih daya. Perusahaan perlu menilai jenis dan karakter pekerjaan yang akan diserahkan, bukan hanya mengandalkan nama jabatan atau istilah dalam kontrak.
Apa Saja Pekerjaan Outsourcing yang Diperbolehkan di Indonesia?
Pasal 3 Permenaker No. 7 Tahun 2026 menyebutkan enam kategori kegiatan penunjang berikut.
1. Layanan Kebersihan
Kategori ini mencakup layanan untuk menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan kerja. Contoh yang relevan antara lain petugas cleaning service di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan kawasan industri.
Contoh tersebut merupakan ilustrasi kebutuhan operasional, bukan daftar jabatan resmi yang disebutkan satu per satu dalam peraturan.
2. Penyediaan Makanan dan Minuman
Bidang ini berkaitan dengan layanan penyediaan makanan dan minuman untuk mendukung kegiatan perusahaan. Contohnya dapat berupa layanan katering karyawan, pengelolaan kantin, serta tenaga pendukung penyajian makanan dan minuman sesuai ruang lingkup layanan yang disepakati.
3. Jasa Pengamanan
Jasa pengamanan mencakup dukungan keamanan di lingkungan operasional perusahaan. Contohnya adalah petugas security yang membantu mengawasi akses masuk, melakukan patroli, dan menjalankan prosedur keamanan sesuai kebutuhan lokasi kerja.
Perusahaan perlu memastikan penyedia jasa memenuhi persyaratan dan ketentuan yang relevan untuk layanan pengamanan.
4. Penyediaan Pengemudi dan Angkutan Pekerja/Buruh
Kategori ini meliputi penyediaan pengemudi serta layanan transportasi pekerja. Contohnya adalah pengemudi kendaraan operasional, pengemudi antar-jemput karyawan, dan layanan angkutan pekerja menuju kawasan industri.
Ruang lingkup layanan, kebutuhan kendaraan, jadwal perjalanan, dan tanggung jawab keselamatan sebaiknya ditentukan secara jelas dalam perjanjian.
5. Layanan Penunjang Operasional
Layanan penunjang operasional membantu kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar. Bentuknya dapat berbeda berdasarkan kebutuhan dan karakter operasional perusahaan.
Sebelum menyerahkan pekerjaan dalam kategori ini kepada vendor, perusahaan perlu menilai tugas yang benar-benar dilakukan, keterkaitannya dengan kegiatan operasional, dan kesesuaiannya dengan ketentuan alih daya. Nama jabatan saja tidak cukup untuk menentukan apakah suatu pekerjaan termasuk kategori yang diperbolehkan.
6. Pekerjaan Penunjang pada Sektor Pertambangan, Perminyakan, Gas, dan Ketenagalistrikan
Permenaker 7/2026 juga mencakup pekerjaan penunjang pada sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.
Dalam praktiknya, kebutuhan pendukung dapat berkaitan dengan operasional fasilitas, pemeliharaan lingkungan kerja, transportasi, atau layanan penunjang lain. Namun, contoh pekerjaan tersebut tidak otomatis berarti seluruh pekerjaan teknis di sektor terkait boleh dialihdayakan. Penentuan kategori harus memperhatikan fungsi dan karakter pekerjaan yang sebenarnya.
Perusahaan dapat membaca pembahasan terkait outsourcing industri pertambangan, mineral dan smelter, minyak dan gas, serta energi dan pembangkit listrik untuk memahami konteks kebutuhan tenaga kerja pada masing-masing industri.
Apakah Semua Pekerjaan Boleh Dialihdayakan?
Tidak. Untuk skema penyediaan jasa pekerja/buruh yang diatur dalam Permenaker 7/2026, jenis dan bidang pekerjaan yang diserahkan harus sesuai dengan kategori kegiatan penunjang pada Pasal 3.
Meski demikian, perusahaan tidak sebaiknya menyimpulkan bahwa suatu pekerjaan otomatis boleh atau dilarang dialihdayakan hanya karena disebut sebagai pekerjaan inti atau pekerjaan pendukung. Penilaiannya perlu mempertimbangkan substansi tugas, bentuk hubungan kerja, model kerja sama, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penting pula membedakan penyediaan jasa pekerja/buruh dari bentuk kerja sama lain, seperti pemborongan pekerjaan. Istilah yang digunakan dalam kontrak tidak dengan sendirinya menentukan bagaimana suatu hubungan harus diperlakukan secara hukum.
Apa Ketentuan Outsourcing yang Perlu Dipenuhi Perusahaan?
Permenaker 7/2026 mensyaratkan perjanjian alih daya dibuat secara tertulis. Perjanjian setidaknya memuat pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi pelaksanaan, jumlah pekerja, perlindungan dan hak pekerja, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Perusahaan alih daya juga wajib memenuhi kewajiban perizinan yang berlaku, menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, dan mencatatkan perjanjian kepada dinas yang berwenang sesuai ketentuan.
Hak pekerja yang harus diperhatikan mencakup upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, K3, jaminan sosial, THR, serta hak terkait berakhirnya hubungan kerja atau PHK. Perusahaan alih daya bertanggung jawab memenuhi perlindungan tersebut, sedangkan perusahaan pemberi pekerjaan bertanggung jawab memastikan vendor memenuhinya.
Untuk memahami hak pekerja lebih jauh, perusahaan dapat melengkapi bacaan dengan topik Hak dan Kewajiban Karyawan Swasta dan Mengenal UU Ketenagakerjaan, khususnya terkait hubungan kerja dan perlindungan normatif.
Apa Dampak Aturan Outsourcing bagi Perusahaan?
Permenaker 7/2026 membuat pemilihan pekerjaan yang akan dialihdayakan perlu dilakukan dengan lebih cermat. Perusahaan perlu memastikan ruang lingkup layanan sesuai kategori yang diperbolehkan dan tidak hanya mengganti nama jabatan untuk menyesuaikan kontrak.
Dampak praktisnya dapat meliputi:
- Evaluasi kebutuhan tenaga kerja: identifikasi pekerjaan yang akan diserahkan dan pastikan karakter tugasnya sesuai dengan ketentuan.
- Peninjauan kontrak vendor: pastikan ruang lingkup pekerjaan, lokasi, jumlah pekerja, jangka waktu, hak pekerja, dan tanggung jawab pihak-pihak terkait tercantum dengan jelas.
- Pemeriksaan administrasi: pastikan perizinan dan pencatatan perjanjian dilakukan sesuai ketentuan.
- Penyesuaian kerja sama yang sudah berjalan: perjanjian yang telah ada tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu, tetapi jenis dan bidang pekerjaan yang berjalan harus disesuaikan paling lambat dua tahun sejak peraturan diundangkan, yaitu 30 April 2028.
Pemeriksaan berkala terhadap kontrak dan pelaksanaan di lapangan membantu perusahaan mengidentifikasi ketidaksesuaian lebih awal.
Butuh Dukungan untuk Pengelolaan Tenaga Kerja Outsourcing?
Memilih pekerjaan outsourcing yang tepat perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional, karakter pekerjaan, dan ketentuan ketenagakerjaan. Perusahaan juga perlu memastikan vendor mampu mengelola administrasi, hubungan kerja, dan pemenuhan hak pekerja sesuai ruang lingkup layanan yang disepakati.
Abhitech menyediakan layanan outsourcing untuk membantu perusahaan mengelola kebutuhan tenaga kerja.
Pelajari layanan outsourcing Abhitech, baca panduan tentang cara mencari vendor outsourcing, atau kunjungi Contact Us untuk mendiskusikan kebutuhan perusahaan. Informasi tambahan juga tersedia di blog Abhitech.
