Gaji outsourcing ditentukan oleh jenis pekerjaan, lokasi penempatan, pengalaman, kualifikasi, serta ketentuan upah minimum yang berlaku. Pada 2026, kisaran gaji pekerja outsourcing dapat berada di sekitar Rp3 juta–Rp6,5 juta per bulan untuk sejumlah posisi umum, tetapi nominal sebenarnya bergantung pada wilayah dan kesepakatan kerja. 

Karena itu, memahami aturan pengupahan, hak pekerja, dan perbedaan gaji dengan biaya jasa vendor penting bagi pekerja maupun perusahaan yang menggunakan layanan outsourcing.

Apa Itu Karyawan Outsourcing?

Karyawan outsourcing adalah pekerja yang bekerja dalam skema alih daya melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Dalam hubungan ini, perusahaan penyedia jasa atau vendor memiliki hubungan kerja dengan pekerja, sedangkan perusahaan pengguna memanfaatkan layanan tenaga kerja tersebut sesuai perjanjian ant perusahaan.

Perusahaan vendor biasanya menangani kebutuhan seperti rekrutmen, kontrak kerja, administrasi ketenagakerjaan, dan payroll sesuai ruang lingkup layanan. Sementara itu, perusahaan pengguna mengatur kebutuhan operasional berdasarkan kesepakatan kerja sama.

Untuk memahami model layanan ini lebih jauh, baca penjelasan tentang jasa outsourcing.

Apa Saja Aturan yang Mengatur Gaji Outsourcing?

UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

Ketentuan mengenai upah dan alih daya berkaitan dengan UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Cipta Kerja. Aturan tersebut menjadi dasar perlindungan hak pekerja dan pengaturan hubungan kerja di Indonesia.

PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK

PP No. 35 Tahun 2021 mengatur antara lain perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja dan istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Ketentuannya juga mencakup uang kompensasi bagi pekerja PKWT yang memenuhi persyaratan.

PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta Perubahannya

PP No. 36 Tahun 2021 merupakan salah satu dasar pengaturan pengupahan. Peraturan ini telah diubah melalui PP No. 51 Tahun 2023 dan PP No. 49 Tahun 2025. Karena itu, perusahaan perlu merujuk ketentuan yang berlaku beserta perubahannya, bukan hanya membaca aturan awal.

Permenaker No. 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya

Permenaker No. 7 Tahun 2026 mengatur tata kelola pekerjaan alih daya, termasuk kategori pekerjaan penunjang yang dapat diserahkan, kewajiban perusahaan alih daya, pencatatan perjanjian, dan pengawasan ketenagakerjaan. Regulasi ini melengkapi pembahasan alih daya, tetapi bukan daftar standar gaji untuk setiap posisi.

Berapa Kisaran Gaji Outsourcing Berdasarkan Posisi?

Berikut gambaran kisaran gaji bulanan berdasarkan referensi pasar kerja 2026 dari Dealls. Angka ini merupakan estimasi, bukan standar upah yang berlaku seragam di seluruh Indonesia.

Kisaran aktual dapat berbeda berdasarkan kota penempatan, pengalaman, sertifikasi, sistem kerja, tunjangan, dan tanggung jawab pekerjaan. Gaji di Jakarta, misalnya, tidak otomatis sama dengan gaji untuk posisi serupa di wilayah lain.

Penawaran kerja juga perlu dibandingkan dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di lokasi kerja dan kondisi pekerja yang bersangkutan. Jangan menjadikan angka rata-rata nasional sebagai pengganti pemeriksaan UMP atau UMK setempat.

Bagaimana Aturan Gaji Outsourcing dan Hak Pekerja?

Ketentuan Upah Minimum dan Struktur Skala Upah

Perusahaan perlu memastikan pembayaran upah mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk upah minimum sesuai cakupan dan persyaratannya. Struktur dan skala upah juga perlu diperhatikan untuk membantu menentukan besaran upah berdasarkan jabatan, masa kerja, kompetensi, dan faktor relevan lainnya.

Komponen Gaji, Tunjangan, dan Potongan

Gaji dapat terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap atau komponen lain sesuai struktur pengupahan. Pekerja sebaiknya memeriksa kontrak dan slip gaji untuk memahami tunjangan, lembur, pajak, serta potongan yang diterapkan. Potongan harus memiliki dasar yang sah dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Pekerja outsourcing yang memenuhi ketentuan kepesertaan berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai program dan peraturan yang berlaku. Periksa status kepesertaan serta pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melalui perusahaan yang bertanggung jawab.

THR, Cuti, dan Uang Kompensasi PKWT

Pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima THR keagamaan. Hak cuti mengikuti ketentuan yang berlaku, sedangkan uang kompensasi diberikan kepada pekerja PKWT sesuai persyaratan dan perhitungan dalam regulasi. Hak-hak ini tidak boleh dianggap sama untuk setiap kondisi kerja tanpa memeriksa status hubungan kerja dan ketentuan yang relevan.

Apa Saja Jenis Pekerjaan Alih Daya yang Diatur dalam Permenaker No. 7 Tahun 2026?

Permenaker No. 7 Tahun 2026 mencantumkan kategori pekerjaan penunjang yang dapat diserahkan melalui skema alih daya, yaitu:

1. Layanan kebersihan.
2. Penyediaan makanan dan minuman.
3. Pengamanan.
4. Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja/buruh.
5. Layanan penunjang operasional.
6. Pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Kategori tersebut merujuk pada ketentuan regulasi, bukan daftar seluruh jenis pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Contoh kebutuhan tenaga kerja di sektor terkait dapat ditemukan dalam pembahasan outsourcing industri pertambangan, mineral dan smelter, minyak dan gas, serta energi dan pembangkit listrik.

Apa yang Perlu Diperhitungkan Perusahaan dan Vendor dalam Biaya Outsourcing?

Komponen Biaya Tenaga Kerja dan Hak Karyawan

Perhitungan biaya perlu mempertimbangkan upah, lembur jika berlaku, tunjangan, dan hak pekerja lainnya sesuai ketentuan serta kontrak.

Iuran Jaminan Sosial, THR, dan Biaya Administrasi

Perusahaan perlu memperhitungkan iuran jaminan sosial, THR, administrasi payroll, dan biaya operasional lain yang relevan. Rincian bergantung pada kondisi tenaga kerja dan ruang lingkup layanan.

Management Fee dan Transparansi Kontrak

Vendor dapat mengenakan biaya jasa atau management fee berdasarkan kesepakatan. Tidak ada satu persentase yang otomatis menjadi standar universal bagi seluruh kontrak outsourcing. Minta rincian komponen biaya dan pastikan ketentuan pembayaran tercantum jelas.

Tanggung Jawab Perusahaan Pengguna dan Vendor

Biaya yang dibayarkan perusahaan pengguna kepada vendor berbeda dari gaji bersih yang diterima pekerja. Nilai tagihan dapat mencakup biaya tenaga kerja, kewajiban terkait pekerja, administrasi, dan layanan yang disepakati. Pembagian tanggung jawab perlu dituangkan dalam kontrak dan dilaksanakan sesuai peraturan.

Bagaimana Abhitech Membantu Kebutuhan Outsourcing Perusahaan?

Abhitech menyediakan layanan manpower outsourcing yang mencakup rekrutmen, pengelolaan kontrak kerja, administrasi ketenagakerjaan, payroll, serta dukungan HR. Pendekatan ini membantu perusahaan mengelola kebutuhan tenaga kerja dan administrasi secara lebih terstruktur.

Perusahaan yang membutuhkan dukungan pengelolaan SDM dapat mempelajari layanan HR outsourcing dan halaman layanan outsourcing Abhitech. Untuk mendiskusikan jumlah tenaga kerja, lokasi penempatan, dan kebutuhan operasional, kunjungi Contact Us dan isi formulir konsultasi. Artikel lain juga tersedia di blog Abhitech.

FAQ Seputar Gaji Outsourcing

Apakah Gaji Outsourcing Harus Sesuai UMR?

Pengupahan harus mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku dengan memperhatikan cakupan dan pengecualian yang ditetapkan peraturan. Periksa UMP atau UMK di lokasi kerja serta kondisi hubungan kerja.

Berapa Gaji Outsourcing Berdasarkan Posisi?

Referensi pasar 2026 menunjukkan kisaran sekitar Rp3 juta–Rp6,5 juta per bulan untuk sejumlah posisi umum. Besaran sebenarnya bergantung pada lokasi, pengalaman, tanggung jawab, dan komponen upah.

Apakah Karyawan Outsourcing Mendapatkan THR?

Ya, pekerja yang memenuhi persyaratan berhak mendapatkan THR keagamaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah Gaji Outsourcing Boleh Dipotong?

Potongan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Periksa dasar potongan, rincian slip gaji, dan ketentuan dalam perjanjian kerja serta peraturan yang berlaku.

Apakah Karyawan Outsourcing Berhak Mendapatkan BPJS?

Pekerja yang memenuhi ketentuan kepesertaan berhak memperoleh jaminan sosial sesuai program yang berlaku. Pastikan status kepesertaan dan pembayaran iurannya.

Apa Saja Jenis Pekerjaan Alih Daya yang Diatur dalam Permenaker No. 7 Tahun 2026?

Regulasi tersebut mencantumkan enam kategori pekerjaan penunjang, mulai dari layanan kebersihan dan pengamanan hingga pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.