Aturan outsourcing terbaru di Indonesia pada 2026 berfokus pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang berlaku sejak 30 April 2026.
Peraturan ini mengatur jenis pekerjaan penunjang yang dapat dialihdayakan melalui penyediaan jasa pekerja/buruh, ketentuan perjanjian, kewajiban perusahaan alih daya, serta pengawasan ketenagakerjaan.
Perusahaan yang sudah memiliki perjanjian outsourcing perlu meninjau pengaturan pekerjaan yang berjalan karena penyesuaian terhadap ketentuan baru harus dilakukan paling lambat 30 April 2028.
Apa Saja Aturan Outsourcing Terbaru Berdasarkan Permenaker 7/2026?
Jenis dan Bidang Pekerjaan yang Dapat Dialihdayakan
Berdasarkan Pasal 3 Permenaker No. 7 Tahun 2026, penyediaan jasa pekerja/buruh melalui alih daya mencakup enam kategori kegiatan penunjang:
- Layanan kebersihan.
- Penyediaan makanan dan minuman.
- Pengamanan.
- Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja/buruh.
- Layanan penunjang operasional.
- Pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.
Penerapannya perlu memperhatikan substansi dan karakter pekerjaan yang dilakukan, bukan hanya nama jabatan atau istilah yang tercantum dalam kontrak. Untuk memahami konteks penerapannya pada sektor tertentu, perusahaan dapat membaca pembahasan mengenai:
- Outsourcing Industri Energi & Power Plant Indonesia
- Outsourcing Industri Minyak & Gas Indonesia
- Outsourcing Industri Mineral & Smelter Indonesia.
Kewajiban Perusahaan Alih Daya
Perusahaan alih daya wajib memenuhi kewajiban perizinan usaha yang berlaku, menerapkan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, serta mencatatkan perjanjian alih daya kepada dinas yang berwenang.
Permenaker 7/2026 juga mensyaratkan perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari tata kelola penyediaan jasa pekerja/buruh.
Ketentuan Perjanjian dan Pencatatan Alih Daya
Perjanjian alih daya harus dibuat secara tertulis. Berdasarkan Pasal 4, perjanjian setidaknya mencantumkan pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi pelaksanaan, jumlah pekerja, perlindungan dan hak pekerja, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Pasal 5 mengatur pengajuan pencatatan perjanjian oleh perusahaan alih daya kepada dinas di lokasi pekerjaan dilaksanakan, paling lambat tiga hari kerja sejak perjanjian ditandatangani. Pencatatan ini membantu memastikan dokumen memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
Perlindungan Hak Pekerja Outsourcing
Perjanjian harus mencakup perlindungan dan hak pekerja yang sekurang-kurangnya mengikuti peraturan perundang-undangan, meliputi:
- Upah dan upah kerja lembur.
- Waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti tahunan.
- Keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- Jaminan sosial.
- Tunjangan hari raya keagamaan.
- Hak terkait berakhirnya hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja.
Berdasarkan Pasal 4, pemenuhan hak tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Perusahaan pemberi pekerjaan juga bertanggung jawab memastikan vendor memenuhi perlindungan pekerja sesuai ketentuan.
Apa Perbedaan Penyediaan Jasa Pekerja dan Pemborongan Pekerjaan?
Penyediaan jasa pekerja/buruh dalam Permenaker 7/2026 berkaitan dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan alih daya melalui perjanjian tertulis, dengan kategori kegiatan penunjang sebagaimana ditentukan dalam peraturan.
Sementara itu, pemborongan pekerjaan perlu dinilai berdasarkan bentuk kontrak, ruang lingkup pekerjaan, hasil yang disepakati, dan pelaksanaannya. Keduanya tidak dapat disamakan hanya berdasarkan penggunaan pihak ketiga.
Karena itu, perusahaan tidak sebaiknya menyimpulkan bahwa semua pemborongan pekerjaan otomatis dilarang atau bahwa setiap kontrak pemborongan dapat digunakan tanpa batas. Penilaian harus mempertimbangkan substansi hubungan kerja dan ketentuan hukum yang relevan.
Siapa yang Bertanggung Jawab atas Pekerja Outsourcing?
Batas Kewenangan Perusahaan Pengguna dan Vendor
Perusahaan alih daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja sesuai ketentuan. Perusahaan pengguna bertanggung jawab memastikan vendor memenuhi perlindungan tersebut. Sementara itu, hak dan kewajiban kedua perusahaan harus dijabarkan dalam perjanjian alih daya.
Pembagian tanggung jawab yang jelas membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengelolaan tenaga kerja dan administrasi.
Ketika Kontrak Berbeda dari Praktik di Lapangan
Kontrak yang lengkap belum tentu mencerminkan pelaksanaan sebenarnya. Jika ruang lingkup pekerjaan, pengelolaan pekerja, atau pembagian tanggung jawab berbeda dari praktik sehari-hari, perusahaan perlu mengevaluasi kesesuaian antara dokumen dan kondisi operasional.
Hal ini relevan bagi perusahaan di berbagai sektor, termasuk yang menggunakan layanan outsourcing industri pertambangan.
Apa Risiko Jika Perusahaan Tidak Menyesuaikan Praktik Outsourcing dengan Regulasi?
Ketidaksesuaian dapat menimbulkan persoalan kepatuhan, risiko perselisihan hubungan industrial, dan masalah dalam pemenuhan hak pekerja. Dampaknya bergantung pada jenis pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
Permenaker 7/2026 secara khusus mengatur sanksi administratif bagi perusahaan pemberi pekerjaan yang melanggar ketentuan jenis pekerjaan pada Pasal 3, berupa peringatan tertulis dan pembatasan kegiatan usaha yang diterapkan secara bertahap. Pelanggaran kewajiban perusahaan alih daya sebagaimana Pasal 6 dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk perjanjian yang telah ada, Pasal 10 menyatakan bahwa perjanjian tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.
Namun, jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang berjalan harus disesuaikan paling lambat dua tahun sejak peraturan diundangkan, yaitu 30 April 2028. Perusahaan sebaiknya menggunakan periode tersebut untuk meninjau ruang lingkup layanan, dokumen, dan pelaksanaan operasionalnya.
Bagaimana Perusahaan Menjalankan Outsourcing dengan Tata Kelola yang Tepat?
Pengelolaan outsourcing membutuhkan keselarasan antara kebutuhan operasional, ruang lingkup pekerjaan, kontrak, administrasi ketenagakerjaan, dan pemenuhan hak pekerja. Perusahaan perlu memastikan bahwa pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan ketentuan, perjanjian mencerminkan pelaksanaan di lapangan, dan dokumen pendukung dikelola dengan baik.
Kompleksitas outsourcing tidak selesai hanya dengan memiliki kontrak yang lengkap. Konsistensi antara perjanjian dan praktik, pemahaman terhadap ketentuan ketenagakerjaan, serta pengelolaan administrasi membutuhkan proses yang terstruktur.
Karena itu, memilih vendor yang memahami tata kelola outsourcing dan mampu menjelaskan ruang lingkup layanan serta pembagian tanggung jawab secara transparan dapat menjadi bagian penting dalam mengelola kebutuhan tenaga kerja.
FAQ Aturan Outsourcing Terbaru
Apa aturan outsourcing terbaru di Indonesia pada 2026?
Aturan yang menjadi fokus adalah Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, berlaku sejak 30 April 2026.
Pekerjaan apa saja yang boleh dialihdayakan menurut Permenaker 7/2026?
Ada enam kategori kegiatan penunjang: layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.
Apakah semua pekerjaan inti perusahaan dilarang menggunakan outsourcing?
Penilaiannya harus mengacu pada ruang lingkup dan substansi pekerjaan serta ketentuan yang berlaku. Jangan menyimpulkan status suatu pekerjaan hanya berdasarkan nama jabatan atau istilah kontrak.
Siapa yang bertanggung jawab memenuhi hak pekerja outsourcing?
Perusahaan alih daya bertanggung jawab memenuhi hak pekerja sesuai peraturan. Perusahaan pemberi pekerjaan bertanggung jawab memastikan vendor memenuhi perlindungan tersebut.
Apakah perjanjian outsourcing lama harus disesuaikan?
Jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang sudah berjalan harus disesuaikan paling lambat 30 April 2028. Perjanjian yang sudah ada tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir sesuai ketentuan peralihan.
Apa perbedaan penyediaan jasa pekerja dengan pemborongan pekerjaan?
Penyediaan jasa pekerja berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja dalam kategori yang diatur, sedangkan pemborongan pekerjaan perlu dinilai dari substansi kontrak dan pelaksanaannya. Keduanya tidak seharusnya disamakan tanpa analisis terhadap aturan yang relevan.
Konsultasikan Kebutuhan Outsourcing Perusahaan Anda dengan Abhitech
Perusahaan yang membutuhkan dukungan tenaga kerja perlu memastikan ruang lingkup layanan, administrasi, dan pembagian tanggung jawab tersusun dengan jelas.
Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang outsourcing, Abhitech menyediakan layanan untuk membantu perusahaan mengelola kebutuhan tenaga kerja dan administrasi terkait sesuai ruang lingkup layanan yang disepakati.
Pelajari layanan outsourcing Abhitech untuk mengetahui pilihan layanan yang tersedia. Perusahaan juga dapat mengunjungi Contact Us dan mengisi formulir untuk mendiskusikan kebutuhan operasionalnya, atau membaca artikel lainnya melalui blog Abhitech.
