Pekerja kontrak di tahun 2024 kini memiliki perlindungan yang lebih kuat dengan adanya aturan baru terkait PKWT. Melalui Putusan Konstitusi Mahkamah Nomor 168/PUU-XXI/2023., pemerintah telah menetapkan batasan waktu yang jelas untuk perjanjian kerja waktu tertentu dan memberikan hak-hak normatif yang lebih baik bagi pekerja kontrak. 

Aturan PKWT di akhir tahun 2024 ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pekerja, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja.

Anda perlu mengetahui pembahasan secara detail mengenai aturan-aturan baru dalam PKWT di tahun 2024 ini terkait pengertiannya, alasan di balik perubahan tersebut, serta implikasi bagi pekerja kontrak dan perusahaan.”

Definisi PKWT dan Mengapa Penting bagi Pekerja Kontrak?

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang memiliki batas waktu atau durasi tertentu. 

PKWT  digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, proyek tertentu, atau pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu yang telah ditentukan, seperti pekerjaan musiman atau proyek yang memiliki target spesifik.

PKWT menjadi instrumen yang penting bagi karyawan kontrak karena menyediakan kejelasan mengenai hak dan kewajiban pekerja selama masa kontrak. 

Tanpa adanya PKWT yang jelas, pekerja mungkin tidak mendapatkan kepastian mengenai durasi kerja, hak-hak dasar mereka, atau perolehan saat kontrak berakhir. Beberapa alasan PKWT menjadi penting adalah:

• Memberikan kepastian durasi kerja mengenai kapan kontrak dimulai maupun kapan kontrak akan berakhir.
• PKWT mencakup hak-hak dasar pekerja, seperti hak atas upah, jam kerja, dan izin tertentu yang diatur dalam kontrak
• PKWT ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja.
• PKWT berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap praktik-praktik yang merugikan karyawan kontrak.
• Karyawan kontrak mendapatkan perlindungan agar tidak dipekerjakan dalam waktu yang terlalu lama tanpa jaminan hak yang layak.
• Salah satu poin penting dalam PKWT adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan kompensasi pada saat kontrak kerja berakhir.
• Menjamin karyawan kontrak mendapatkan sesuatu sebagai bentuk yang diberikan setelah masa kerja mereka berakhir.

Definisi PKWT dan Status Pekerja Kontrak

Secara lebih rinci, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan kontrak kerja yang bersifat sementara yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. 

Dalam PKWT, hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan berlangsung hingga waktu yang telah disepakati atau sampai pekerjaan tertentu selesai.

Bagi karyawan kontrak, PKWT menjadi penting karena memberikan kejelasan mengenai hak-hak mereka dalam masa kontrak, termasuk kompensasi, pemotongan, dan peraturan lain yang berlaku. 

PKWT juga membantu mencegah kerugian bagi kedua belah pihak mengenai durasi dan ketentuan kerja.

Pentingnya Undang-Undang Pekerja Kontrak dalam PKWT

Undang-undang yang mengatur tenaga kerja kontrak, khususnya mengenai PKWT, menjadi pondasi penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. 

Peraturan ini memastikan bahwa karyawan kontrak mendapatkan hak-hak mereka selama masa kerja berlangsung dan mencegah status kontrak disalahgunakan oleh perusahaan. 

Salah satu undang-undang terbaru yang berdampak besar pada karyawan kontrak adalah Putusan Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang memberikan perubahan signifikan pada peraturan PKWT.

Selain itu, undang-undang ini juga menjadi alat untuk mengatur berbagai aspek dalam hubungan kontrak kerja, seperti durasi kerja, hak cuti karyawan, pengaturan alih daya (outsourcing), serta kewajiban perusahaan untuk memberikan kompensasi di akhir masa kerja. 

Dengan adanya aturan ini, pemerintah bertujuan menciptakan hubungan kerja yang adil, baik bagi tenaga kerja kontrak maupun perusahaan.

4 Aturan Penting PKWT 2024 untuk Pekerja Kontrak

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023, terdapat beberapa perubahan dalam PKWT yang berdampak langsung pada tenaga kerja kontrak dan pengusaha.

Berikut adalah perubahan utama aturan PKWT 2024 yang perlu dipahami:

• Durasi Maksimal 5 Tahun dalam PKWT

Aturan terbaru menetapkan bahwa masa kontrak dalam surat perjanjian kontrak maksimal adalah 5 tahun. 

Sebelumnya, durasi PKWT sering kali terbatas hanya pada 2 atau 3 tahun, namun kini perusahaan bisa menggunakan tenaga kerja kontrak hingga 5 tahun. Hal ini diharapkan dapat memberikan kestabilan kerja bagi karyawan

• PKWT Wajib dalam Bentuk Tertulis dan Bahasa Indonesia

PKWT harus disusun dalam bentuk tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia agar memudahkan pemahaman bagi semua pihak yang terlibat. 

PKWT yang tidak tertulis atau tidak memenuhi persyaratan bahasa ini bisa dianggap tidak sah dan berpotensi membawa risiko hukum bagi perusahaan.

• Peran Menteri Ketenagakerjaan dalam Pengaturan Alih Daya

Dengan adanya keputusan ini, Menteri Ketenagakerjaan diberikan kewenangan lebih besar dalam mengatur praktik alih daya (outsourcing). 

Pekerja alih daya yang bekerja dalam kontrak PKWT memiliki hak yang setara, sehingga peran ini sangat penting dalam menjaga hak-hak pekerja yang terlibat dalam alih daya.

• Peraturan Kompensasi Pekerja Kontrak

Dalam aturan baru, tenaga kerja kontrak berhak atas kompensasi pada akhir kontrak. Kompensasi ini disesuaikan dengan masa kerja dan jenis pekerjaan. 

Ketentuan ini memberikan perlindungan lebih kepada tenaga kerja kontrak yang mungkin tidak mendapatkan kompensasi yang setara jika kontrak berakhir.

Implikasi Aturan Baru PKWT bagi Pekerja dan Pengusaha

Dengan perubahan dalam peraturan PKWT ini, baik pekerja maupun pengusaha perlu memahami implikasinya untuk menjaga hubungan kerja yang sehat dan produktif. 

Implikasi peraturan baru ini diharapkan dapat memberikan:

• Keuntungan Bagi Tenaga Kerja Kontrak

Bagi tenaga kerja kontrak, aturan baru ini memberikan berbagai keuntungan, termasuk kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik. Adanya durasi maksimal 5 tahun memungkinkan pekerja memiliki stabilitas yang lebih lama. 

Selain itu, kewajiban kontrak tertulis memberikan jaminan bahwa hak-hak pekerja telah terdokumentasi dengan jelas.

• Tantangan Bagi Pengusaha dalam Menyusun PKWT

Di sisi lain, pengusaha mempunyai tantangan untuk menyusun PKWT sesuai dengan aturan baru. 

Setiap kontrak harus memenuhi ketentuan tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia, sehingga pengusaha perlu memastikan bahwa dokumen kontrak mereka sesuai regulasi agar tidak mengalami tuntutan hukum.

• Implikasi Jangka Panjang pada Hubungan Kerja

Dengan perubahan ini, hubungan kerja antara tenaga kontrak dan perusahaan menjadi lebih transparan dan profesional. 

Perusahaan perlu meningkatkan standar operasional dalam mengelola tenaga kerja kontrak, sementara pekerja memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan hak-hak yang sesuai.

Outsourcing Service Abhitech: Solusi Efisiensi PKWT bagi Perusahaan

Mengelola pekerja kontrak sesuai dengan peraturan PKWT terbaru bisa menjadi tugas yang kompleks bagi banyak perusahaan. Dalam hal ini, layanan outsourcing dari Abhitech dapat menjadi solusi efisien. 

Dengan pengalaman di bidang outsourcing, Abhitech memahami regulasi ketenagakerjaan terbaru sehingga mampu memberikan solusi pengelolaan PKWT yang sesuai hukum dan mengutamakan kesejahteraan baik pekerja maupun perusahaan.

Layanan outsourcing ini memastikan bahwa perusahaan Anda tidak hanya mematuhi peraturan PKWT terbaru tetapi juga mendapatkan efisiensi dalam pengelolaan tenaga kerja. 

Abhitech menyediakan solusi yang optimal untuk kebutuhan tenaga kerja kontrak, mengurangi beban administrasi, dan mendukung operasional perusahaan dengan tenaga kerja yang kompeten.

Untuk memastikan perusahaan Anda selalu mematuhi peraturan terbaru dan menjaga hubungan kerja yang sehat, gunakan layanan outsourcing dari Abhitech, kunjungi laman blog dan hubungi kami agar kami tahu apa yang bisa kami bantu untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan Anda.