Prosedur PHK karyawan tetap merupakan salah satu isu penting dalam dunia ketenagakerjaan. Proses ini tidak hanya berdampak pada karyawan yang terkena PHK, tetapi juga membawa konsekuensi hukum bagi perusahaan apabila tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, memahami aturan PHK karyawan tetap sangatlah penting bagi setiap pelaku usaha atau pengelola sumber daya manusia.
Dalam artikel ini, Anda akan mempelajari prosedur pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk ketentuan terbaru dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Mengapa Perusahaan Melakukan PHK?
Pemutusan hubungan kerja merupakan langkah yang berat, namun terkadang harus diambil oleh perusahaan dalam kondisi tertentu.
Beberapa alasan umum PHK karyawan tetap antara lain efisiensi perusahaan, restrukturisasi organisasi, penggabungan atau peleburan perusahaan, atau karena alasan force majeure seperti pandemi dan krisis ekonomi.
Prosedur PHK karyawan tetap harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas untuk menghindari konflik dan kerugian, baik bagi karyawan maupun perusahaan.
Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami secara detail prosedur PHK menurut UU Cipta Kerja dan regulasi ketenagakerjaan lainnya.
Perbedaan PHK dengan Pemecatan
Sebelum membahas lebih jauh tentang prosedur PHK karyawan tetap, penting bagi Anda untuk memahami bahwa PHK dan pemecatan bukanlah dua hal yang sepenuhnya sama.
Banyak pihak masih menganggap keduanya identik, padahal terdapat perbedaan mendasar dari segi alasan, prosedur, dan implikasi hukumnya.
Memahami perbedaan ini akan membantu perusahaan dalam mengambil langkah yang tepat dan sesuai aturan ketika menghadapi masalah ketenagakerjaan.
-
PHK: Proses yang Dijalankan sesuai dengan Dasar Hukum yang Jelas
PHK merupakan proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Biasanya, PHK disertai dengan pemberitahuan resmi, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kompensasi sesuai hak karyawan. Prosedur PHK karyawan ini juga mencakup proses musyawarah dan mediasi jika diperlukan.
-
Pemecatan: Langkah yang Diambil Tanpa Pertimbangan Hukum yang Cermat
Berbeda dengan PHK, pemecatan biasanya terjadi karena pelanggaran berat yang dilakukan oleh karyawan, seperti pencurian, penipuan, atau pelanggaran disiplin kerja.
Sayangnya, tidak sedikit perusahaan yang melakukan pemecatan tanpa memenuhi prosedur pemutusan hubungan kerja, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa hukum.
Berapa Lama Minimal Pemberitahuan PHK?
Menurut peraturan perundang-undangan, khususnya UU Cipta Kerja, pemberitahuan PHK harus dilakukan secara tertulis minimal 14 hari kerja sebelum tanggal efektif PHK. Jika karyawan masih dalam masa percobaan, masa pemberitahuannya bisa lebih singkat.
Prosedur PHK karyawan tetap ini bertujuan agar karyawan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri secara psikologis maupun finansial.
Pemberitahuan harus disampaikan secara jelas dan tertulis, termasuk informasi mengenai alasan PHK, hak yang akan diberikan, dan tanggal terakhir bekerja.
Dalam beberapa kasus, pemberitahuan dapat digantikan dengan uang pengganti pemberitahuan, tergantung pada situasi perusahaan.
Langkah-Langkah Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Setelah memahami alasan dilakukannya PHK serta perbedaannya dengan pemecatan, saatnya Anda mengetahui bagaimana prosedur pemutusan hubungan kerja seharusnya dijalankan.
Proses PHK tidak dapat dilakukan secara sepihak dan terburu-buru, melainkan harus melalui tahapan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan.
Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan perusahaan agar proses PHK berjalan secara sah dan profesional.
-
Penilaian dan Alasan yang Dapat Dipertanggungjawabkan untuk PHK
Langkah pertama dalam Prosedur PHK karyawan tetap adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alasan PHK. Alasan yang sah meliputi efisiensi, penutupan perusahaan, atau pelanggaran berat oleh karyawan.
Alasan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan didukung dengan dokumentasi yang relevan.
-
Pemberitahuan kepada Karyawan: Proses dan Waktu yang Tepat
Setelah alasan PHK dikaji, pemberitahuan resmi kepada karyawan harus dilakukan secara tertulis.
Selain menyampaikan alasan PHK, pemberitahuan ini juga sebaiknya mencantumkan informasi mengenai hak-hak yang akan diterima oleh karyawan, serta upaya mediasi yang mungkin dilakukan apabila terjadi ketidaksepakatan.
-
Negosiasi dan Kompensasi PHK yang Sesuai
Negosiasi merupakan bagian penting dalam prosedur PHK karyawan tetap. Perusahaan dan karyawan harus mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran kompensasi.
Undang-Undang mengatur bahwa kompensasi dapat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
-
Penyelesaian Administrasi dan Dokumen yang Dibutuhkan dalam PHK
Langkah akhir Prosedur PHK karyawan tetap adalah menyelesaikan seluruh administrasi terkait PHK. Ini mencakup surat keputusan PHK, pencairan dana kompensasi, surat pengalaman kerja, dan dokumen lainnya.
Pastikan semua proses dicatat dan disetujui secara tertulis untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
Hak-Hak Karyawan dalam Proses PHK
Setiap karyawan yang terkena PHK memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.
Memahami dan memenuhi hak-hak ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip keadilan dan perlindungan tenaga kerja.
Berikut adalah beberapa hak yang seharusnya diterima oleh karyawan dalam proses pemutusan hubungan kerja.
-
Kompensasi yang Harus Diberikan kepada Karyawan yang Di-PHK
Karyawan yang mengalami PHK berhak atas kompensasi sesuai dengan masa kerja dan jenis PHK-nya.
Sesuai ketentuan UU Cipta Kerja, karyawan berhak menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, yang besarnya diatur berdasarkan rumus dalam undang-undang.
-
Hak Cuti dan Tunjangan setelah Proses PHK
Selain kompensasi utama, karyawan juga berhak atas hak-hak lain seperti cuti tahunan yang belum diambil dan tunjangan yang menjadi bagian dari perjanjian kerja. Hak-hak ini harus dicairkan bersamaan dengan pembayaran kompensasi akhir.
-
Proses Klaim Jaminan Sosial
Karyawan juga dapat mengajukan klaim atas program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan (JHT dan JKP). Proses ini membutuhkan dokumen PHK resmi dari perusahaan dan dapat dilakukan melalui kantor BPJS setempat atau secara online.
Risiko Hukum bagi Perusahaan yang Tidak Mematuhi Prosedur PHK
Kepatuhan terhadap Prosedur PHK karyawan tetap bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan.
Jika prosedur ini diabaikan atau dilanggar, perusahaan dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum yang merugikan, baik secara finansial maupun reputasi.
Untuk itu, penting bagi Anda memahami risiko hukum yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan PHK yang berlaku.
-
Sanksi Hukum yang Bisa Dihadapi jika Prosedur PHK Tidak Sesuai
Ketidaksesuaian dalam prosedur PHK untuk karyawan tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius bagi perusahaan.
Jika karyawan menggugat, pengadilan bisa memerintahkan perusahaan untuk membayar ganti rugi atau bahkan mempekerjakan kembali karyawan yang di-PHK.
-
Penyelesaian Sengketa PHK melalui Jalur Hukum atau Mediasi
Jika terjadi sengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi di Dinas Ketenagakerjaan atau melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa setiap tahapan prosedur PHK telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai hukum.
Solusi People Management dari Abhitech
Untuk menghindari kesalahan prosedural dan risiko hukum dalam pengelolaan tenaga kerja, Anda dapat mengandalkan solusi People Management dari Abhitech.
Layanan ini membantu perusahaan dalam proses administrasi karyawan, termasuk prosedur PHK karyawan tetap yang sesuai regulasi.
Dengan bantuan Abhitech, Anda bisa lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa terbebani risiko hukum tenaga kerja.
Abhitech juga menyediakan layanan lainnya, yaitu layanan Employee of Record, Recruitment, Outsourcing, dan Payroll.
Apabila Anda ingin mengetahui informasi lebih lengkap mengenai layanan tersebut, hubungi kontak kami di sini. Baca juga artikel Perhitungan Uang Pesangon PHK Terbaru di halaman blog Abhitech.
